Lonjakan Klaim ASN Ancam Dana Pensiun Taspen, Pemerintah Siaga

Usia mayoritas ASN kini 40–50 tahun, gelombang pensiun mendekat. Reformasi THT menjadi kunci agar APBN dan hak pensiunan tetap terlindungi.

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 26 Agustus 2025 - 09:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PT Taspen jadi sorotan usai RAPBN 2026 ungkap risiko likuiditas. (Dok. taspen.co.id)

PT Taspen jadi sorotan usai RAPBN 2026 ungkap risiko likuiditas. (Dok. taspen.co.id)

BAGAIMANA jika dana pensiun yang selama ini menjadi penopang hari tua jutaan aparatur sipil negara ternyata tidak sekuat yang dibayangkan?

Pertanyaan ini mengemuka setelah pemerintah mengeluarkan peringatan serius terkait program tabungan hari tua (THT) yang dikelola PT Taspen (Persero).

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mengungkap potensi masalah besar yang bisa menekan keuangan negara.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lonjakan klaim diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, seiring gelombang ASN yang memasuki masa pensiun.

Risiko Klaim Meningkat Tajam dalam Waktu Dekat

Mayoritas peserta program Taspen saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 50 tahun.

Itu berarti, dalam kurun kurang dari dua dekade, gelombang besar ASN akan bersamaan memasuki masa pensiun.

“Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan klaim,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin (25/8/2025).

Data menunjukkan, meski secara umum rasio likuiditas program jaminan sosial yang dikelola Taspen masih di atas seratus persen, THT justru mengalami tren penurunan.

Kondisi ini menjadi tanda bahaya bagi keberlangsungan pembayaran manfaat pensiun ASN di masa depan.

Skema Pay As You Go dan Beban APBN

Pemerintah menegaskan, skema pembiayaan pensiun ASN dengan sistem pay-as-you-go yang dibiayai APBN relatif aman untuk jangka pendek.

Namun, jika defisit pada THT semakin besar, APBN akan terpaksa menanggung beban tambahan.

“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang,” tegas dokumen Kemenkeu.

Tanpa reformasi kebijakan yang tepat, risiko ini bisa membesar dan mengganggu stabilitas fiskal negara.

Para ekonom menilai, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi internal Taspen.

Sebaliknya, jika tidak diantisipasi, potensi ledakan klaim bisa menguras keuangan negara dan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Investasi Aman Tapi Belum Cukup

Taspen sendiri menempatkan sebagian besar dana investasi pada instrumen yang dinilai aman.

Sebanyak 66,7 persen dana diinvestasikan ke obligasi negara, 21,3 persen dalam bentuk deposito, dan sisanya 12 persen ke saham serta reksa dana.

Komposisi ini menjaga stabilitas, tetapi tidak cukup untuk menekan risiko jangka panjang program THT.

Sensitivitas investasi terhadap kondisi pasar keuangan global tetap tinggi, terutama ketika gejolak ekonomi meningkat.

Pemerintah menegaskan tengah menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap THT.

“Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan,” bunyi Nota Keuangan tersebut.

Reformasi untuk Menjaga Hak Pensiunan ASN

Dari sisi kebijakan, pemerintah mendorong adanya reformasi THT sebagai langkah pencegahan.

Jika dibiarkan, lonjakan klaim ASN yang memasuki pensiun bisa mengancam kesinambungan dana pensiun nasional.

Sejumlah opsi perbaikan tengah dibahas, mulai dari penyesuaian iuran, diversifikasi investasi, hingga skema baru pengelolaan dana.

Tujuannya bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan hak-hak pensiunan ASN tetap aman.

Bagi jutaan ASN yang telah mengabdi puluhan tahun, kepastian dana pensiun adalah harapan terbesar di hari tua.

Pemerintah kini dituntut untuk tidak hanya mengelola risiko, tetapi juga memberi jaminan kepastian kepada mereka yang menggantungkan masa depan pada Taspen.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center

Berita Terkait

Integrasi Jaringan PR Newswire – PSPI Tingkatkan Efisiensi Distribusi Pers Rilis Klien ke Media Indonesia
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo: Menjaga Keseimbangan Alam
Rp50 Triliun Patriot Bond Danantara Difokuskan ke Waste To Energy Nasional
Rp168,5 Triliun Bebas Blokir, Serapan APBN 2025 Masih Sebesar 59,1 Persen
Harga Batu Bara Melemah, CSA Index September 2025 Terkoreksi
DPR Soroti Target Ekonomi RI 7 Persen, Ingatkan Masalah PHK, Utang, dan Lemahnya Konsumsi
Tarif Resiprokal Indonesia-AS: Empat Syarat Strategis dan Dampaknya Bagi Neraca Dagang
Cara Efektif Mengundang Jurnalis Ekonomi Agar Acara Liputan Berhasil
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 14:32 WIB

Integrasi Jaringan PR Newswire – PSPI Tingkatkan Efisiensi Distribusi Pers Rilis Klien ke Media Indonesia

Jumat, 24 Oktober 2025 - 17:29 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo: Menjaga Keseimbangan Alam

Selasa, 14 Oktober 2025 - 10:59 WIB

Rp50 Triliun Patriot Bond Danantara Difokuskan ke Waste To Energy Nasional

Rabu, 24 September 2025 - 08:13 WIB

Rp168,5 Triliun Bebas Blokir, Serapan APBN 2025 Masih Sebesar 59,1 Persen

Sabtu, 13 September 2025 - 00:21 WIB

Harga Batu Bara Melemah, CSA Index September 2025 Terkoreksi

Berita Terbaru