DPR Soroti Target Ekonomi RI 7 Persen, Ingatkan Masalah PHK, Utang, dan Lemahnya Konsumsi

SIDANG rapat Komisi XI DPR RI pada Rabu siang, 10 September 2025, terasa padat sekaligus hangat.

Di kursi pimpinan, Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, duduk dengan tenang, sesekali tersenyum, seolah sudah terbiasa dengan sorotan.

Belum genap seminggu dilantik Presiden Prabowo Subianto, ia sudah harus menghadapi kritik tajam, sekaligus ujian publik pertama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari seberang meja, Harris Turino, anggota DPR dari Fraksi PDIP, menyampaikan pertanyaan yang menusuk, “Pak Menteri bilang mau 6 sampai 7 persen, sementara APBN kita hanya 5,4 persen, bagaimana caranya?”

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi menyimpan makna lebih dalam: seberapa realistis optimisme baru ini di tengah tantangan ekonomi?

Target Ekonomi Ambisius dalam Bayangan APBN 2026

Purbaya datang dengan optimisme, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6–7 persen.

Target itu jauh di atas asumsi resmi pemerintah dalam APBN 2026, yang hanya mencatat angka 5,4 persen.

Optimisme seperti ini sejatinya bukan barang baru, sebab Presiden Prabowo bahkan pernah menyebut harapan pertumbuhan 8 persen.

Namun, angka-angka itu bukan sekadar deretan persentase, melainkan refleksi dari pergulatan ekonomi di lapangan: daya beli, investasi, lapangan kerja, dan stabilitas fiskal.

Harris Turino mengingatkan, “Pertumbuhan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil, dari PHK yang masih terjadi, dari pengangguran yang belum tertangani, dari konsumsi masyarakat yang rapuh.”

PHK, Daya Beli, dan Realitas Lapangan Kerja

Di luar gedung parlemen, cerita lain berlangsung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran terbuka memang turun, namun belum cukup untuk menghapus rasa was-was di kalangan pekerja.

Gelombang PHK masih menghantui, terutama di sektor manufaktur dan tekstil, yang tertekan oleh ketidakpastian global dan melemahnya permintaan domestik.

Daya beli masyarakat, menurut ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, “masih belum pulih sepenuhnya, meski inflasi relatif terkendali, karena pendapatan riil masyarakat masih rendah.”

Kondisi itu menjadi alarm: pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dihitung dari tabel APBN, tetapi dari isi dompet rakyat.

Tantangan Fiskal dari Defisit hingga Utang Jatuh Tempo

Selain konsumsi rumah tangga, pemerintah harus bergulat dengan beban fiskal.

Defisit APBN 2026 dipatok sebesar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto, angka yang tampak moderat namun tetap menuntut disiplin.

Masalahnya, beban utang jatuh tempo pada tahun ini dinilai cukup besar.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah yang harus dibayar kembali pada 2025 mencapai lebih dari Rp800 triliun.

“Tekanan eksternal, seperti perlambatan ekonomi global dan kenaikan suku bunga internasional, juga masih terasa,” kata ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad.

Di tengah kondisi itu, ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan 7 persen menjadi semakin sempit.

Optimisme Purbaya dan Harapan Menuju Pertumbuhan Tinggi

Meski kritik deras menghampiri, suasana rapat tidak sepenuhnya tegang.

Harris bahkan menyelipkan candaan, “Selamat Pak, dua hari jadi menteri sekaligus dua hari jadi orang paling viral di seluruh Indonesia,” ucapnya, disambut tawa peserta.

Optimisme Purbaya pun tidak luntur. Ia percaya, dengan reformasi struktural, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing industri, target pertumbuhan lebih tinggi tetap bisa dikejar.

Apresiasi pun tetap datang, meski bercampur dengan keraguan.

“Harapannya angka 8 persen yang disampaikan Presiden Prabowo bisa tercapai, tapi jelas ada banyak parameter yang harus berubah agar itu realistis,” ujar Harris.

Optimisme itu ibarat lilin kecil di tengah ruang gelap, memberi cahaya harapan namun sekaligus menantang logika untuk membuktikan.

Antara Angka dan Kenyataan Sehari-Hari

Janji pertumbuhan 7 persen mungkin terdengar manis, namun ujungnya akan diuji di pasar, di pabrik, di dapur rumah tangga, bukan hanya di ruang rapat parlemen.

Di balik angka makro yang ambisius, ada jutaan cerita pekerja yang masih cemas, keluarga yang menekan pengeluaran, dan korporasi yang menahan ekspansi.

Purbaya kini berada di persimpangan: antara menjaga optimisme publik dan menghadapi realitas ekonomi yang keras.

Seperti kata Harris, “Angka bisa ditulis, tapi rakyat yang akan merasakan apakah pertumbuhan itu nyata atau hanya ilusi.”****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Adilmakmur.co.id dan Hallokampus.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Nusraraya.com dan Jakartaoke.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center