HA NOI, Viet Nam, 16 Desember 2025 /PRNewswire/ — Investasi Indonesia dalam meningkatkan kapasitas layanan publik telah mendorong kinerja pemerintahan dari sejumlah aspek, menurut Chandler Good Government Index (CGGI) 2025. Temuan riset tersebut menjadi agenda pembahasan di sebuah forum yang berlangsung di Ha Noi pada hari kemarin. Forum tersebut diadakan oleh Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA), Academy of Public Administration and Governance (APAG), serta Chandler Institute of Governance (CIG). Di forum tersebut, para praktisi dan pembuat kebijakan meninjau perkembangan tata kelola pemerintah di Asia Pasifik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akses Siaran Pers Multisaluran interaktif dapat dilihat di sini: https://www.multivu.com/chandler-institute-of-governance/9372451-en-chandler-good-government-index-2025
Memasuki tahun kelima, CGGI mengukur kemampuan dan kinerja pemerintah di 120 negara. CGGI membandingkan kinerja pemerintah berdasarkan tujuh pilar: Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan, Regulasi dan Kebijakan yang Kuat, Institusi yang Tangguh, Tata Kelola Keuangan, Daya Tarik Pasar, Pengaruh dan Reputasi Global, serta Dukungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
Dokumentasi Acara: https://bit.ly/4pDMwcX
Laporan dan Data CGGI: https://chandlergovernmentindex.com/
Materi presentasi dapat diunduh di sini: https://bit.ly/4oVyu5g
Indonesia: peningkatan yang tercapai dalam sejumlah bidang pemerintahan
Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menjaga stabilitas dan peningkatan secara terarah. Setelah sempat berfluktuasi pada periode 2021–2024, Indonesia kini mencapai peringkat ke-47 dunia pada 2025. CGGI menyoroti peningkatan signifikan Indonesia dalam sejumlah bidang yang berkaitan dengan visi jangka panjang, penetapan prioritas strategis, dan penguatan institusi.
Sejak 2021, Indonesia mengalami peningkatan dalam pilar Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan serta Institusi yang Tangguh:
- Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia untuk pilar Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan, meningkat sembilan posisi sejak 2021. Dalam pilar ini, indikator Penetapan Prioritas Strategis melesat 25 posisi, dari peringkat ke-44 pada 2024 menjadi peringkat ke-19 pada 2025.
- Pada pilar Institusi yang Tangguh, indikator Koordinasi meningkat 27 posisi antara 2024 dan 2025 (dari peringkat ke-75 menjadi ke-48), mencerminkan semakin matangnya peran kementerian koordinator dalam menyelaraskan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan di sektor publik.
Menuju visi "Indonesia Emas 2045", temuan CGGI menyoroti dampak dari reformasi administrasi publik, seperti modernisasi perencanaan, penguatan tata kelola regulasi, dan pemanfaatan sarana kerja digital untuk memperbaiki proses administrasi. Upaya yang terus ditempuh Indonesia ini telah mendatangkan hasil nyata dari sisi kemampuan negara.
Dinesh Naidu, Director (Knowledge), CIG, mencatat bahwa perkembangan Indonesia mencerminkan pentingnya reformasi berkelanjutan. "Perkembangan yang dicapai Indonesia membuktikan, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah merupakan investasi yang bermanfaat. Peningkatan paling konsisten terlihat di sejumlah bidang, seperti memperkuat koordinasi, kelembagaan, dan sistem, serta perencanaan jangka panjang. Fondasi tersebut berperan penting meningkatkan mutu layanan publik," katanya.
Asia Pasifik: perkembangan yang beraneka ragam dengan kinerja unggulan
Asia Pasifik masih menjadi salah satu kawasan dengan tata kelola pemerintah yang paling beragam dalam CGGI. Pada 2025, lima negara dengan performa terbaik di kawasan ini antara lain Singapura (1), Australia (12), Selandia Baru (13), Korea Selatan (17), dan Jepang (19), menunjukkan konsistensi selama bertahun-tahun berkat kelembagaan yang kuat dan perencanaan jangka panjang.
Di antara negara-negara berkembang, Mongolia mengalami peningkatan yang paling signifikan setelah posisinya meningkat dari peringkat ke-88 pada 2021 menjadi ke-76 pada 2025. Mongolia mencatat kemajuan dalam pilar Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan, serta peningkatan layanan digital melalui strategi Visi 2050.
Perkembangan ini mencerminkan tren global yang lebih luas: pemerintah yang berinvestasi membangun kapasitas tata kelola mencapai kemajuan nyata dibandingkan negara lain. Dinamika tersebut merupakan bagian dari "kompetisi tata kelola pemerintah", yakni ketika kemajuan suatu negara mendorong peningkatan standar negara lain. "CGGI membuktikan bahwa pembangunan kapasitas tata kelola pemerintah berperan penting. Ketika sebuah negara mampu berkembang semakin cepat, negara tersebut meningkatkan standar dan menjadi tolok ukur baru bagi negara lain. Sebuah negara tidak boleh lagi hanya berjalan di tempat ," ujar Naidu.
Sarana praktis bagi pemerintah
Dirancang oleh praktisi untuk praktisi, CGGI menyajikan tolok ukur dan analisis yang membantu pemerintah membangun kapasitas tata kelola dalam jangka panjang. Banyak negara memakai CGGI untuk memahami keunggulan mereka, mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, dan belajar dari praktik negara lain di Asia Pasifik.
"CGGI mendukung pemerintah yang berkomitmen pada peningkatan jangka panjang," tambah Naidu. "Kami berharap, diskusi hari ini berkontribusi mewujudkan Asia Pasifik yang lebih kuat, lebih mampu, dan siap menghadapi masa depan."
Chandler Institute of Governance (CIG) adalah organisasi nirlaba yang bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk membangun sektor publik yang lebih kuat dan efisien. CIG berfokus pada aspek praktis dari tata kelola pemerintah lewat kemitraan yang terjalin guna memperkuat institusi dan sistem, membekali para pemimpin, dan berbagi pengetahuan. CIG tidak berafiliasi dengan pemerintah nasional atau partai politik mana pun, dan tidak mewakili kepentingan partisan atau bisnis.
