JAKARTA – Putaran ekonomi (PDB) Indonesia di tahun 2024 mencapai Rp. 22.138 triliun.
Angka ini terdiri dari: Konsumsi rumah tangga (54%), investasi (29%), ekspor (22%), konsumsi Pemerintah (8%), konsumsi LNPRT (1%) dan impor (-20%).
Menjaga neraca dagang kita surplus, alias lebih besar ekspor daripada impor, sangat konsekuensial terhadap PDB kita.
Sejak Mei 2020 kita telah berhasil menjaga neraca dagang kita surplus selama 58 bulan berturut-turut.
Baca Juga:
Presiden Donald Trump Umumkan Tarif Resiprokal ke Berbagai Negara Mitra Dagang Ditunda 90 Hari
Di tahun 2024, total surplus dagang kita mencapai USD 31 milyar.
Kita surplus USD 15 milyar dengan India, USD 14 milyar dengan Amerika, USD 9 milyar dengan Filipina.
USD 5 milyar dengan Jepang, dan surplus USD 1 sampai 4 milyar dengan Belanda, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Taiwan dan Meksiko.
Setelah beberapa bulan dalam pembahasan, tadi malam WIB Presiden Trump mengumumkan pembaharuan daftar tarif masuk ke Amerika untuk produk dari banyak negara termasuk Indonesia.
Baca Juga:
Tiongkok Kenakan Tarif Tambahan 34 Persen untuk Semua Produk dari AS, Mulai 10 April 2025
Kepada Negara-negara yang Terdampak Tarif Impor Baru, Ini Ancaman yang Disampaikan Amerika Serikat
Media Ekonomi dan Bisnis Siap Mempublikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Seremoni Anda!
Presiden Prabowo dan Kabinetnya tentu sudah mempersiapkan diri dengan berbagai gebrakan-gebrakan handal.
Untuk tetap jaga surplus perdagangan Indonesia dan optimisme kekuatan ekonomi Indonesia.
Memperluas Mitra Dagang Indonesia
Gebrakan Presiden Prabowo di minggu pertama setelah dilantik adalah mengajukan keanggotaan Indonesia di BRICS. BRICS mencakup 40% pedagangan global.
Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat puluhan perjanjian dagang multilateral yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga:
Mengukur Kinerja Pemerintah, Metode dan Pembanding yang Tak Tepat Hasilkan Kesimpulan yang Salah
Airlangga Hartarto Angkat Bicara Soal Fundamental Ekonomi Indonesia dan Pergerakan Fluktuasi Rupiah
Seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 Negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP mencakup 27% perdagangan global.
Presiden Prabowo juga mengawal aksesi Indonesia ke OECD (64% perdagangan global), CP-TPP (14% pedagangan global), IEU-CEPA (14% perdagangan global) dan I-EAEU CEPA (2,5% perdagangan global).
Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.
Mempercepat Hilirisasi Sumber Daya Alam
Nilai ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor hasil sumber daya alam (SDA).
Namun sebagian besar SDA yang kita ekspor masih mentah atau belum diolah secara optimal.
Kebijakan hilirisasi di dalam negeri adalah upaya meningkatkan nilai ekspor kita secara signifikan.
Sebagai contoh, nilai ekspor nikel dan turunannya di tahun 2014 hanya USD 3,7 milyar.
Angka yang sama meningkat ke USD 34,3 milyar di 2022 – hasil dari kebijakan hilirisasi yang tepat.
Gebrakan Presiden Prabowo mendirikan BPI Danantara pada 24 Februari 2025 akan mempercepat implementasi kebijakan hilirisasi yang sebelumnya sangat bergantung pada investasi asing.
Dengan konsolidasi kekuatan ekonomi di BPI Danantara, proyek-proyek hilirisasi SDA strategis dapat dijalankan oleh modal sendiri.
BPI Danantara akan investasi hilirisasi delapan industri utama berbasis SDA yaitu:
1. Mineral
2. Batu bara
3. Minyak bumi
4. Gas bumi
5. Perkebunan
6. Kelautan
7. Perikanan
8. Kehutanan
Memperkuat Resiliensi Konsumsi Dalam Negeri
Gebrakan akselerasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 82 juta penerima di akhir 2025 dengan 30.000+ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Upaya tersebut adalah dorongan besar untuk tingkatkan perputaran uang di desa-desa, buka jutaan lapangan kerja baru, dan tingkatkan konsumsi dalam negeri. (DS).***
